Thursday, September 21, 2006

Musyawarah Desa/Orahu untuk Rekonstruksi Nias

BRR Perwakilan Nias mendorong diadakan musyawarah desa atau Orahua dimana masyarakat dan pemerintahan desa bersama-sama membicarakan dan memutusan proses pembangunan di desa mereka. Melalui musyawarah desa atau Orahua, masyarakat bersama pemerintahan desa dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Keputusan Musyawarah Desa atau Orahua yang melibatkan semua unsur masyarakat desa bersama-sama pemerintahan di tingkat desa, akan diterima BRR sebagai kebijakan untuk dilaksanakan”, demikian ujar Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar, saat menghadiri kegiatan Orahua di Desa Orahili Fau, Kec. Teluk Dalam Nias Selatan, Jumat 15 September 2006.
Menurut William, bantuan yang diberikan oleh BRR bukan untuk memecah belah masyarakat, tetapi untuk membangun dan memperkuat masyarakat. “Masyarakat Nias dan Nias Selatan memiliki budaya dan kearifan sosial yang tinggi yang dapat memecahkan berbagai persoalan dalam pembangunan”, demikian William.
Kegiatan Orahua ini dihadiri oleh ratusan warga, tokoh adat dan Kepala Desa Orahili Fau. Selain itu turut hadir Camat Teluk Dalam F. Sarumaha, Wakil Ketua DPRD Nias Selatan Martalena Duha dan beberapa anggota DPRD Nisel lainnya. Sedangkan dari BRR, selain William Sabandar, juga hadir Kepala Perencanaan dan Pengendalian Koni Samadhi, Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Emanuel Migo dan personel PIC BRR Perwakilan Nias.
Selain di Desa Orahili Teluk Dalam, kegiatan musyawarah desa juga telah dilaksanakan di Desa Lawira Satua Kecamatan Lotu Nias, pada Rabu (13/9). Di desa ini William Sabandar dan rombongan menyaksikan musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, Kepala Desa F. Nazara dan Camat Lotu Darwis Zendrato dan anggota DPRD Nias Adrianus Zega, ST.
Masyarakat Desa Lawira Satua mempersoalkan pendataan rumah serta kualitas bangunan rumah yang dilaksanakan kontraktor. Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Bambang Irawan dari UN-HABITAT Nias ini memutuskan untuk mengadakan musyawarah desa lanjutan guna menetapkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan rumah dari BRR.
William Sabandar menyampaikan pentingnya musyawarah desa secara terbuka untuk memutuskan siapa yang layak mendapat bantuan rumah BRR. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap proses rekonstruksi perumahan. Untuk itu ia meminta agar daftar penerima rumah ditempel di balai desa beserta gambar design rumah dan spesifikasi bangunan.
Pada kesempatan ini William juga memerintahkan kontraktor segera memperbaiki bangunan rumah yang tidak sesuai spesifikasi di desa tersebut dan menegaskan masyarakat berhak menolak, jika rumahnya dibangun asal jadi oleh kontraktor.
Rombongan BRR dipimpin William Sabandar dan sejumlah wartawan juga menghadiri pertemuan masyarakat di Desa Dekha Kec. Mau Nias pada Kamis (14/9). Rombongan, termasuk Kasatker Jalan Kab. Nias Mesakhi Zebua, Camat Mau D. Hulu dan anggota DPRD Nias Yamunaha Gulo, Koni Samadhi, Emanuel Migo dan staf PIC Yurisman Laia berjalan kaki mendaki bukit sepanjang 6 km untuk menuju tempat pertemuan. Masyarakat Desa Dekha Kecamatan Mau menghendaki bantuan pembangunan jalan sebagai prioritas di daerah Kecamatan Mau.
Pada rangkaian musyawarah desa ini BRR juga mensosialisasikan 4 (empat) Prosedur Tetap (Protap) sektor Perumahan, yaitu Protap Penentuan Bantuan Rekonstruksi, Protap Penentuan Bantuan Rehabilitasi, Protap Pengawasan dan Protap Pengaduan Masyarakat.

posted by BRR Perwakilan Nias @ 6:50 AM 0 Comments

Tuesday, September 12, 2006

BRR Ikuti Rapat Dengar Pendapat di DPRD Nias

BRR Perwakilan Nias menghadiri rapat dengar pendapat gabungan dengan DPRD Nias, Senin (11/9) di Gedung DPRD Nias, Gunungsitoli Nias. Dalam rapat dengar pendapat ini BRR Nias menyajikan berbagai perkambangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias. Selain itu, kesempatan ini juga digunakan untuk mensosialisasikan empat (4) prosedur standar (Protap) sektor perumahan, yaitu protap pendataan bantuan rekonstruksi, protap pendataan bantuan rehabilitasi, protap evaluasi dan protap penanganan pengaduan masyararakat.

Selain BRR Nias yang terdiri dari Kepala Perwakilan, manajer dan Kasatker, juga hadir anggota dan pimpinan DPRD Nias, Bupati dan Wakil Bupati Nias serta para camat se-kab. Nias.

William Sabandar dalam kesempatan ini menyatakan pemerintah dan pemerintahan kabupaten adalah mitra strategis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. "Untuk masa mendatang kami menginginkan agar pemerintah dan Pemkab berada di depan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. BRR berada di belakang sebagai pendukung", demikin William.

Menanggapi kritikan terhadap staf BRR di lapangan yang terkesan kurang mau berkoordinasi dengan aparat pemerintahan, Willy menyampaikan permohonan maaf. "Tindakan seperti itu jelas bukan sikap yang diharapkan dan tidak sesuai dengan visi dan misi BRR yang mengutamakan pendekatan dan pelibatan komunitas atau biasa kami sebut "community based approach", demikian ujar Willy.

Orang nomor satu di BRR ini menyatakan bahwa memang ada masalah dimana terjadi bias antara pesan di atas dengan tindakan di lapangan. Untuk itu ia meminta peran serta pemerintah dan Pemkab Nias untuk membantu mengawasi pelaksanaan di lapangan.

William menegaskan, BRR akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Sampai saat ini BRR telah mengganti 4 Satker dan bersama SAK dan Polisi sedang memproses beberapa kasus pelanggaran atau berindikasi KKN.

Bupati Nias Binahati Baeha menyatakan bahwa Pemkab memposisikan diri sebagai pengawal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar lebih maksimal. Ia mengakui ada kemajuan pada tahun ini dimana perencanaan BRR menjadi bagian dari perencananaan Pemkab. Binahati berharap, melalui sekretariat bersama, kerjasama dalam perencanaan dan kontrol terjalin lebih baik pada masa mendatang.

posted by BRR Perwakilan Nias @ 1:44 AM 0 Comments